Dorong Peningkatan Kesejahteraan Puskesos
Di tangannya, nasib warga pra sejahtera dipertaruhkan. Melalui pendataan, verifikasi dan validasi para petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) bekerja. Karena bersentuhan langsung dengan warga, tak sedikit petugas Puskesos yang tetap bekerja di hari libur.
“Kadang kala ada saja warga yang konsultasi BPJS di hari libur, saya tetap harus ngurus ke BPJS. Jadi petugas Puskesos itu harus siap kapanpun. Ini baru satu belum soal bantuan lain,” ujar Rohmat Shoim, ketua Puskesos Desa Karangsari, Kecamatan Weru.
Meski sudah bekerja ekstra, petugas Puskesos hanya mendapat upah ratusan ribu dalam sebulan. Hal itu yang menjadi keluhan mereka. “Ya kerjanya harus cepat di lapangan dan pendataan tapi kita cuman diupah Rp 300- Rp 700 ribu,” keluh Shoim.
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengakui acap kali menerima keluhan para petugas Puskesos perihal gaji. Pada Mei 2023 lalu, perwakilan Puskesos Kabupaten Cirebon juga telah beraudiensi, meminta kenaikan upah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan telah meminta Dinsos untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petugas Puskesos. Ia menilai, honor yang diterima petugas puskesos tak sebanding dengan risiko dan tenaga yang dikeluarkan.
Aan mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya, petugas puskesos kerap mendapat banyak tekanan dari masyarakat. Di sisi lain, petugas puskesos hanya mendapatkan bayaran atau honor sebesar Rp 300 hingga Rp 700 ribu.
“Anggota puskesos yang ada empat orang setiap desa ini menjadi polemik. Mereka banyak tekanan dari masyarakat, tugasnya banyak di lapangan tapi ternyata honornya kecil,” kata Aan.
Ia pun mendorong Pemkab Cirebon agar bisa meningkatkan honor petugas puskesos. “Bagaimana caranya untuk meningkatkan honor teman-teman puskesos yang minimalnya Rp 500 ribu per bulan, agar kerja mereka lebih maksimal,” ujar Aan.
Langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola Puskesos pun terus dilakukan dengan berkunjung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
Kunker tersebut, membahas penguatan tata kelola Puskesos. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, kunjungan ini menjadi penting dilakukan, mengingat fungsi Puskesos yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga perlu koordinasi dengan Kemensos.
“Tata kelola yang baik untuk Puskesos sangat penting, guna memastikan layanan kesehatan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Rudiana.
Rudiana menjelaskan, penguatan transparansi informasi Puskesos dapat mempermudah masyarakat mengetahui informasi segala jenis data kesejahteraan.
Dalam bekerja, Puskesos harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan data misalnya melalui forum konsultasi, pertemuan, atau pembentukan kelompok advokasi kesehatan yang melibatkan perwakilan masyarakat.
Selain itu, politisi PDIP itu juga mengingatkan, pentingnya peningkatan SDM Puskesos. Personil Puskesos harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai dalam melayani masyarakat. Peningkatan kualitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur.
Selanjutnya pemanfaatan teknologi. Ini juga harus dilakukan guna mencapai pelayanan yang efektif, efisien dalam pengelolaan data serta pelaporan.
Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina mengatakan, penguatan tata kelola Puskesos yang baik akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.
Setelah tata kelola Puskesos baik, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengupayakan upah yang layak. “Ini yang sedang kita dorong melalui kunker ini. Keluhan para petugas Puskesos semoga bisa disikapi oleh Kemensos,” pungkas Siska. *Zak
