Dompyong Kulon - Program Magang Petani di Luar Negeri
Desa Dompyong Kulon, Kecamatan Gebang, memiliki luas lahan pertanian sekitar 100 hektare. Tak heran hampir 50 persen dari jumlah warga desa berprofesi sebagai petani. Hal tersebut yang mendorong Khumaidi, Kuwu Desa Dompyong Kulon membuat program pertukaran petani di luar negeri.
Dengan menggandeng Bumdes, Khumaidi membuat program pemagangan di luar negeri untuk petani menggunakan Visa e-8 tentang pertanian dan perikanan. Bahkan sejauh ini dia sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah di Korea Selatan.
“Bumdes kami sudah berbadan hukum. Ini akan menjadi program unggulan Bumdes Bangun Karya Perkasa. Kami juga telah berkomunikasi dengan pihak Korea,” jelasnya.
Sejauh ini, Khumaidi sudah mengajukan program tersebut hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia mengaku sudah mendapat dukungan dari bupati, bahkan telah ditunggu pemerintah Korea.
“Alhamdulillah dari Kemendagri setuju, begitu juga oleh Kemlu RI. Lalu bupati juga sudah acc, dan pihak Korea juga merespon baik,” tambahnya.
Namun langkah Khumaidi harus terhenti, setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melarang penggunaan Visa E-8.
“Sudah ada 60 petani yang siap mengikuti program ini, jadi bingung juga kalau program ini tidak dilanjut,” kata Khumaidi.
Kemenaker menduga program tersebut tidak memenuhi syarat seperti gaji di bawah UMR, fasilitas tak dipenuhi, nihilnya asuransi dan eksploitasi kinerja. Namun semua itu sudah dijawab oleh pemerintah Korea melalui balasan surat edaran.
“Surat perjanjian kontrak SLC gaji sekitar Rp 25 juta, asuransi 100%, dan selama 24 jam pihak korea menyiapkan penerjemah bahasa apabila ada kesulitan. Saya pikir semua itu sudah menjawab semua kekhawatiran Kemenaker,” terangnya.
Khumadi meyakini melalui program tersebut, pertanian di Desa Dompyong Kulon akan lebih berkembang. Sampai saat ini, Khumaidi masih berupaya menyelesaikan perizinan ke Kemenaker. Dia berharap pemerintah akan membantu untuk memudahkan programnya tersebut.
“Masih diupayakan, saya berharap pemerintah akan lebih peduli pada desa yang sedang berproses berkembang,” pungkasnya. *Par
