Komisi II - Minta PLN Cirebon Tingkatkan Setor Pajak
Dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.
Kunjungan tersebut, dalam rangka meninjau realisasi setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) selama tahun 2022. Komisi II juga berkeinginan mengetahui program yang telah dijalankan PLN UP3 Cirebon terhadap masyarakat.
Manajer UP3 PLN Cirebon Roni Afrianto mengatakan, per Oktober 2022, PPJ yang telah disetorkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mencapai Rp 84,671 miliar.
Sementara berkaitan program, Roni menerangkan, PLN Kabupaten Cirebon telah memberikan bantuan CSR ke beberapa lembaga pendidikan. Salah satunya untuk pembangunan madrasah Pondok Pesantren Al-Falah Desa Tuk senilai Rp 100 juta.
Selain itu, PLN juga membantu pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Yayasan Bakti Caruban Desa Gronggong. Selanjutnya, pemberian kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah sebesar Rp 50 juta kepada Yayasan Insan Peduli, Singdangjawa dan Yayasan Makarimal Akhlak, Desa Waruduwur.
PLN UP3 Cirebon juga mendorong masyarakat sekitar melalui program penggunaan kompor industri, icconnect hingga kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
"Semua kantor PLN di Kabupaten Cirebon sudah tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Jadi kendaraan listrik bisa isi ulang di situ," jelas Roni.
Roni menyampaikan, sinergi yang baik antara PLN UP3 Cirebon dengan pemda akan terus terjalin. Ia pun meminta agar pemda terus membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembayaran listrik tepat waktu. Selain itu, Roni berharap, agar pemda turut mengamankan kondisi pohon untuk mendukung kelancaran pasokan listrik.
Sejauh ini, persediaan daya listrik di wilayah kerja PLN UP3 Cirebon sebesar 170 MVA. Persediaan itu berasal dari beberapa induk PLN yang terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Babakan, Kecamatan Sunyaragi dan Kecamatan Mandirancan. Roni mengklaim jangkauan listrik telah mencapai 99 persen di Kabupaten Cirebon.
"Sisa 1 persennya hanya warga yang baru membangun rumah. Sehingga belum mendapat layanan listrik,” ungkap Roni.
PLN UP3 Cirebon juga telah mampu menjangkau persediaan listrik untuk kawasan industri. Bahkan, ketersedian tersebut mampu memenuhi sektor industri kedepan yang akan dibangun.
Roni menuturkan, PLN UP3 Cirebon berkomitmen untuk terus memberikan sumbangsih dalam optimalisasi PAD dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tiap tahun.
Oleh karenanya, ia berharap pemda dapat memberikan informasi rencana pembangunan perumahan daerah bisnis untuk menyiapkan rencana perluasan jaringan listrik.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi mengatakan, meski pelayanan listrik diakui cukup baik, sektor pajak PPJ PLN UP3 Cirebon belum mengalami kenaikan yang siginifikan. Padahal dalam dua bulan terkahir jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.
Menurutnya, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan besar negara. Oleh karenanya, Pandi meminta PLN UP3 Cirebon dapat meningkatkan setoran PPJ hingga Rp 96 miliar.
"Kenaikan setoran PPJ tahun 2022 ini sudah kami bahas dan putuskan dalam rapat banggar," ujar Pandi.
Sementara mengenai informasi rencana pembangunan Kabupaten Cirebon, Pandi menyarankan PLN UP3 Cirebon agar berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).
"Kalau gambaran umumnya kawasan pabrik akan dibangun di wilayah Kecamatan Mundu, Pabedilan dan Losari. Sedangkan kawasan perumahan di daerah Tengah Tani dan Kapetakan," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Bashori juga meminta, PLN harus bersinergi mendukung program pembangunan Kabupaten Cirebon. Misalnya untuk pembangunan jalan, sekolah dan pemberian obat yang selama ini belum ter-cover.
"Kami berharap PLN dan Pemkab Cirebon dapat menyatukan visi CSR untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Minimal 40 persen dari dana CSR bisa bantu pemda," ujar Hasan. *Muizz
