.Yoga: - Komitmen Jalan Rusak Parah Beres Tahun Ini
Kerusakan dan kenyamanan jalan rusak tak henti dikeluhkan masyarakat. Rasta Ade Saputra (32), warga Desa Gembongan Mekar mengeluh setiap akan berangkat kerja. Rasta bekerja di stasiun kereta api (KAI) Babakan, yang melewati Jalan Gembongan Mekar-Babakan dengan penuh lubang menganga.
“Sangat terganggu. Jalan jadi macet, debu juga makin banyak, ditambah kalau tidak hati-hati motor bisa rusak karena benturan jalan,” keluhnya.
Pria yang bekerja menjadi security itu pun sangat terganggu atas kondisi tersebut. “Bikin lama kalau lewat jalan situ. Pokonya sangat menghambat,” ujarnya.
Belum lagi saat musim penghujan tiba, jalan berlubang itu tergenang air. Rasta pun harus lebih berhati-hati karena dapat membahayakan. Ia hanya berharap pemerintah benar-benar perhatian atas kondisi tersebut. “Iya kalau saya sarannya perbaikan jalan itu harus dengan material yang berkualitas biar awet. Semoga jalan jadi bagus lagi. Kalau bisa beton,” pintanya.
Tak hanya dialami Rasta yang berharap akan perbaikan jalan. Kuwu Desa Guwa Kidul Ade Firdaus juga berharap, perbaikan jalan di desanya bisa segera dilakukan. Pasalnya, hampir 2 kilometer Jalan Bandar Kaliwedi mengalami kerusakan parah. Bahkan sebagian telah amblas. Padahal jalan tersebut merupakan penghubung 2 desa dan sangat vital bagi lalu-lalang warga.
Para warga pun berinisiatif menambal menambal lubang-lubang jalan dengan menggunakan material seadanya.
“Dari pada membuat kecelakaan, warga pun inisiatif tambal dengan semen. Kalau jalan yang amblas itu sudah lama tapi memang tidak ada penanganan, padahal cukup parah. Panjangnya sekitar 50 meter, dengan kedalaman 30 cm,” kata Ade.
Ade mengungkapkan, akibat kerusakan jalan tersebut kecelakaan lalu-lintas pun tak jarang terjadi. Ia berharap Pemerintah Kabupatn Cirebon segera melakukan tindakan.
“Saya harap pemerintah bisa cepat memperbaiki jalan itu, karena bandara merupakan jalan utama warga saya menuju Kaliwedi,” tuturnya.
Ade pun menawarkan agar pemerintah daerah memberdayakan pemerintah desa agar realisasi perbaikan jalan dapat optimal.
“Menurut saya pemerintah daerah tidak perlu repot-repot cari kontraktor, perdayakan saja desanya. Biar mereka yang ngurus, saya yakin akan lebih maksimal karena itu untuk kebutuhan mereka sendiri,” ujarnya.
Seperti diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon mencatat, ada 564 ruas jalan dengan panjang 1.240 kilometer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
Sebelumnya kerusakan jalan diakui mencapai 101 km pada tahun 2021. DPUTR melaporkan telah memperbaiki hingga tersisa 50 km pada 2022.
Sementara dalam APBD 2023, Pemkab Cirebon telah menganggarkan Rp 100 miliar lebih untuk perbaikan jalan.
Wakil Ketua Komisi III Yoga Setiawan SE mengatakan, keluhan masyarakat terbanyak selalu mengenai kerusakan jalan. Ia pun tak heran, karena jalan merupakan sektor utama.
Yoga menerangkan, dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBD 2023, diharapkan akan memenuhi seluruh kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon untuk diperbaiki. Ia pun meminta agar seluruh pihak bersabar karena ada prosedur yang harus ditempuh. Terutama kesadaran masyarakat.
“Sebagai pengguna jalan kita juga harus sabar karena semua ada prosedurnya,” jelas Yoga.
Ia mengaku, telah mendorong DPUTR agar proses pelelangan perbaikan jalan. “Kalau lelang sekarang, Maret atau April 2023 ini sudah bisa perbaikan,” ungkapnya.
Yoga berkomitmen ruas jalan yang mengalami kerusakan parah bisa diselesaikan di tahun 2023. “Kami berkomitmen di tahun 2023 ini bisa menyelesaikan PR ini,” jelasnya.
Meski demikian, kata Yoga, selain memperbaiki jalan, tak kalah penting harus ada upaya menekan penyebab kerusakan jalan. Salah satunya, perlunya tindakan tegas oleh pemerintah daerah terhadap kendaraan yang over kapasitas.
Kendaraan dengan muatan yang berlebih akan mengakibatkan jalan cepat rusak. Seperti yang terjadi di ruas Jalan Abu Khaer, Bojong Negara hingga arah Pabedilan. Jalan dengan panjang hampir 3 kilometer tersebut rusak diakibatkan kendaraan bermuatan material pabrik.
“Pemerintah bisa kerjasama dengan dishub setempat, untuk melakukan tindakan pada kendaraan bermuatan yang over load. Jadi tidak hanya memperbaiki tapi mencegah kerusakan jalan itu cepat terjadi,” pungkas Yoga. *Par
