Beban Berat Kerusakan Jalan
Dari sembilan isu strategis APBD 2023 Kabupaten Cirebon, memuat program perbaikan dan peningkatan jalan yang menjadi skala prioritas. Bukan tanpa alasan, kerusakan jalan telah menjadi pekerjaan rumah yang mencekam. Penyebabnya pun bermacam mengapa jalan mudah rusak. Salah satunya, karena volume kendaraan dan muatan yang over kapasitas.
“Faktor yang membuat cepat rusak, pertama dari volume kendaraan, kedua tonase muatan yang over kapasitas, dan cuaca yang tidak menentu. Jadi jalan di kita mudah sekali rusak,” jelas Yoga Setiawan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.
Sementara penanganan kerusakan jalan selama 2 tahun pun dinilai belum optimal karena terbatasnya anggaran.
“Kendala selama ini di infrastruktur jalan yang jelas itu anggaran. Jadi anggaran kita sangat-sangat tidak memadai dari jumlah ruas jalan yang ada. APBD sangat terbatas untuk menangani jalan Di Kabupaten Cirebon tida k memadai,” tuturnya.
Yoga mengaku, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon telah meminta bantuan ke Pemprov Jabar hingga pusat untuk memperbaiki kerusakan jalan secara bertahap pada 2022. Hasilnya, Kabupaten Cirebon menerima bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi Jawa Barat.
“Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk perbaikan jalan di tiga ruas jalan Plumbon sampai Kenanga, Luwungkencana dan Jagapura,” ungkap Yoga.
Hal itu pun diakui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan.
“Ya kita dapat bantuan Rp 30,7 miliar dari DAK provinsi dan ditambah dari APBD Rp 81 miliar. Jadi di tahun lalu untuk perbaikan jalan sekitar Rp 111 miliar,” ujar Tomy.
Tomy mengakui, anggaran perbaikan jalan dari APBD belum dapat memenuhi seluruh kerusakan jalan. Terlebih ada kebutuhan lain yang juga mendesak seperti pemelihataan rutin dan perbaikan jalan. “Makanya di tahun 2022 dari 564 ruas jalan, baru 200 jalan saja yang direkonstruksi. Sisanya kita harapkan bisa diselesaikan antara periode 2023 dan 2024,” jelasnya.
Hal itu diakibatkan adanya refocusing anggaran sejak tahun 2020. Tak heran jumlah jalan rusak yang semula di tahun 2020 hanya sepanjang 69 kilometer, di tahun 2021 meningkat menjadi 101,5 kilometer karena tidak adanya penanganan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka SH mengatakan, dalam proses penyusunan APBD 2023, ia bersama tim Banggar telah mendorong agar penanganan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara bertahap, dengan melihat kemampuan anggaran daerah. “Kita juga harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengharuskan sektor utama pendidikan, kesehatan. Baru nanti akan dipotong untuk hal-hal lain seperti infrastruktur,” kata dia.
Namun, Teguh menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon tak hanya mengandalkan APBD untuk menangani kerusakan jalan.
“Karena sudah tahu APBD terbatas. Maka harus atur strategi misalnya dengan meminta perusahaan turut membantu perbaikan jalan,” jelas Teguh.
Lebih lanjut, Politisi Golkar itu juga menyampaikan, di tahun 2023 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk perbaikan ruas jalan di Jawa Barat.
“Tapi kita belum tahu berapa untuk Kabupaten Cirebon yang akan diperbaiki,” tambahnya.
Pada paripurna kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), anggaran penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar semula direncanakan Rp 307,6 miliar. Namun dalam APBD 2023, alokasi penanganan masaalah akhirnya disepakati Rp 100 miliar.
“Kurang lebih kami sudah menganggarkan sekitar Rp 100 miliar lebih di tahun 2023. Kami juga memprioritaskan beberapa titik seperti perbaikan Jalan Cangkring, Tegalsari, Lemahtamba, Pabuaran sampai Ciledug yang sudah sangat memprihatinkan,” pungkas Yoga. *Par
