Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sembilan program prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaiman termuat dalam APBD 2023.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka SH mengatakan, DPRD telah meminta Pemkab Cirebon untuk mempriotaskan penanganan masalah sampah, banjir, infrastruktur dan penanganan pemulihan ekonomi masyarakat.
"Intinya kami sudah masukan ke dalam plafon KUA-PPAS tersebut agar menjadi perhatian besar untuk pemkab,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi juga menyarankan, agar di tahun 2023 pembenahan infrastruktur dikerjakan secara bertahap. Meski anggaran terbatas, jalan merupakan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
“Jalan yang berlubang ini kan kebutuhannya sangat besar, tapi kita tahu anggarannya terbatas. Tapi saya katakan dalam forum banggar, kita butuh keseimbangan infrastruktur,” jelas Luthfi.
Sejumlah ruas jalan pun akan menjadi skala prioritas perbaikan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan mengungkapkan, perbaikan akan dilakukan di Jalan Tegalsari, Lemahtamba, Cangkring, Pabuaran, Jatiseeng hingga Ciledug.
“Itu enam ruas jalan yang kita targetkan bisa diselesaikan di tahun ini,” ungkap politisi Hanura itu.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron M Ag mengatakan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada 2023 antara lain, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung pembangunan SDM unggul, serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat.
Kesembilan program prioritas tersebut, pertama, peningkatan akses kualitas pendidikan dari partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Meliputi rehabilitasi prasarana, pembangunan sekolah berwawasan lingkungan serta pendidikaan paket kesetaraan.
Kedua, perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.
“Jaminan kesehatan merupakan hal prioritas. Alhamdulillah kemarin kita sudah anggarkan 160 miliar untuk 350 ribu peserta BPJS melalui APBD,” ujar Imron.
Ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.
Melalui program tersebut, diharapkan ada peningkatan daya saing industri, penguatan neraca dagang, pemberdayaan UMKM, percepatan investasi daerah, penguatan ketahanan pangan, revitalisasi pembangunan pertanian, peningkatan produksi dan pemasaran perikanan serta pengembangan sektor wisata.
Keempat, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Dinsos akan memfasilitasi perlindungan sosial melalui kartu PEPEK, peningkatan kapasitas SDM Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelayanan bidang sosial.
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mencanangkan program perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan untuk menekan angka pengangguran.
Dinas Ketenagakerjaan akan berupaya melalui peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), perluasan program magang, serta sinergitas pengawasan ketenagakerjaan.
Keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, pengembangan ketersediaan ruang terbuka hijau, serta pembinaan dan pengendalian tata ruang.
Ketujuh, reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Pemkab Cirebon berencana memenuhi sarana perekaman dan pencetakan e-KTP, penjaringan dan fasilitasi pendaftaran penduduk, peningkatan fasilitas sarana layanan, serta kapasitas aparatur kecamatan.
Selanjutnya, program peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama yang digawangi Kesbangpol.
Terakhir, program pembenahan infrastruktur. Dimulai dari peningkatan pengembangan air bersih dan sanitasi, rutilahu, penerangan jalan umum (PJU) dan sarana lalulintas, serta pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan.*Par