Belajar dari Banyuwangi - Pelayanan Cepat dengan Smart Kampung
Banyuwangi menjelma menjadi daerah yang begitu luar biasa. Terbaru, daerah berjuluk The Sun Rise Of Java ini menerima penghargaan kabupaten terinovatif se-Indonesia. Prestasi ini bahkan sudah keempat kali sejak pertama dinobatkan Kemendagri pada 2018.
Prestasi yang diraih bukan tanpa sebab. Banyuwangi dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik hingga inovasi program. Salah satunya program Smart Kampung yang merupakan layanan desa berbasis daring dengan pendekatan teknologi informasi.
Saat ini program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi telah diterapkan di 189 desa. Alhasil, di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari misalnya, telah mampu memfasilitasi kebutuhan dasar warga dari persyaratan SKCK, KK, e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan surat pindah nikah melalui website yang disediakan pemerintah desa.
Sementara di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuangi juga menerapkan pelayanan administrasi daring serupa. Para warga tak perlu repot ke kantor hanya cukup mengaksesnya menggunakan gawai yang terhubung koneksi internet.
Adanya program smart kampung tersebut berbagai layanan administrasi di desa dapat diselesaikan dengan cepat. Pembuatan adminstrasi semisal SPM, yang dulunya memakan waktu 6 hari, kini dipangkas hanya 6 jam.
Masyarakat cukup mengurus kelengkapan persyaratannya secara online melalui website desa yang tersedia. Bagi masyarakat yang belum paham, bisa datang ke kantor desa. Nantinya, akan ada staff operator smart kampung.
Program Smart Kampung disambut baik oleh masyarakat. Salah satunya, Rahmat, Petani Desa Cluring yang merasa senang karena saat membua e-KTP bisa rampung hanya beberapa hari. Prosesnya pun tidak rumit dan bisa selesai di tingkat desa.
“Kalau dulu prosesnya sampai berbulan-bulan dan harus bolak balik (ke Disdukcapil). Sekarang cukup datang ke kantor desa dan membawa persyaratan, tidak sampai seminggu e-KTP jadi,” ujarnya, dikutip dalam Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul Dampak Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.
Selain pelayanan publik, berbagai urusan daerah yang masuk dalam program Smart Kampung yakni tata kelola pemerintahan, keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, hingga pertanian dan peternakan.
Apa yang dicapai Pemerintah Bayuwangi sejauh ini tidak datang begitu saja. Prosesnya dimulai sejak Abdullah Azwar Anas menjabat Bupati Banyuwangi periode 2010-2015. Dalam kepemimpinannya, ada beberapa kebijakan sebelum terbitnya program Smart Kampung.
Pertama, perekrutan SDM pemerintah yang berdasarkan meritokrasi. Pemkab Banyuwangi menyadari mengelola pemerintahan berbasis digital merupakan kebutuhan yang pasti.
Dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Azwar sapaan akrabnya, meminta secara khusus kepada panitia seleksi untuk membuka formasi lulusan IT. Mereka disiapkan untuk bertanggungjawab terhadap berbagai program berbasis IT serta bertugas melatih,menyiapkan SDM di level kecamatan dan Desa.
Azwar bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelola IT smart kampung dengan durasi waktu yang ditentukan. Menurutnya, mengelola pemerintah berbasis IT tidaklah singkat, sehingga perlu kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.
Kedua, penataulangan kebijakan insentif. Langkah tersebut guna memastikan ide-ide inovatif seperi program Smart Kampung berjalan baik. Pemerintah Banyuwangi menyadari, ide-ide inovatif tidak akan berjalan lancar bila tidak ada benefit yang profesional.
Terakhir, komunikasi politik yang jalan. Tersedianya akses internet sampai desa membuat Bupati Azwar Anas selalu hadir dalam kegiatan pemerintah. Meskipun tidak melulu hadir secara langsung, namun Azwar senantiasa menyempatkan datang secara daring melalui aplikasi daring berbasis rapat.
Dalam pertemuannya, ia seringkali berdiskusi secara intens dengan berbagai pihak dan legislatif terkait segala kebijakannya. Terutama mengenai perkembangan program smart kampung yang tengah dijalankannya. *Muiz
