Kejar Tayang Rawat Basa Cirebon
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon Amin Mughni berjanji berupaya menghidupkan kembali balai Lembaga Basa lan Sastra Cirebon (LBSC), agar keberadaan bahasa Cirebon bisa tetap tarjaga dan lebih dikenali masyarakat.
“Lembaga bahasa Cirebon sudah ada sejak zaman Pak Subandi, almarhum Pak Nur, Mas Supari dan kawan-kawan. Maka itu lembaga ini harus digerakkan lagi. Sekarang lagi digodok terus soal mengaktifkan lagi” ujar Mughni.
Menurutnya, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di LBSC jika lembaga ini aktif kembali. Salah satunya, program belajar bahasa Cirebon untuk masyarakat umum.
Selain itu, LBSC juga akan dijadikan wadah bagi para pegiat bahasa membuat karya. Misalnya, pembuatan kamus lengkap bahasa Cirebon yang mudah dipahami masyarakat.
Selanjutnya, Disbudpar juga bekerjasama dengan Disdik Kabupaten Cirebon soal pematangan penerapan kurikulum Bahasa Cirebon untuk sekokah. Ia memastikan akan menyediakan kamus lengkap bahasa bebasan sebagai bahan ajar para guru.
Di luar itu, upaya lainnya yakni penerapan program wajib berbahasa Cirebon seminggu sekali di lingkungan sekolah. Penerapan ini dilakukan oleh guru terlebih dahulu sebelum para siswa.
“Ayo kita unggah-ungguh dengan berbahasa bebasan di sekolah. Jika siswa SD sampai SMA terbiasa menerapakan pengetahuan dasar bahasa bebasan, secara otomatis penerapan di masyarakat juga akan terbiasa,” jelas Mughni.
Sementara itu, Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon Muhamad Rukhyat Zain mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan minimnya tenaga pengajar kompeten berbahasa Cirebon, ia akan mendorong perguruan tinggi melahirkan program studi Bahasa Cirebon.
Sekalipun mapel muatan lokal (mulok) bahasa Cirebon telah lama menjadi mulok wajib tingkat SD dan SMP, keberadaan guru lulusan bahasa Cirebon tak kalah penting.
“Supaya orang tertarik pada prodi bahasa Cirebon di kampus, kita perjuangkan dan mengutamakan para lulusan sarjana Bahasa Cirebon bisa cepat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya.
Untuk mendorong universitas membuka program studi Bahasa Cirebon, kata Mughni, tentu tidaklah mudah. Setidaknya harus terlebih dahulu mengajukan Naskah Akademik (NA) yang menjelaskan pentingnya prodi.
Meski demikian, ia optimistis pendirian prodi Bahasa Cirebon dapat terwujud. Apalagi pelestarian bahasa Cirebon telah diikat oleh Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.
“Tidak ada yang tidak mungkin ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Apalagi di pusat program bidang pendidikan dan kebudayaan menyatu di bawah Kemendikbud,” kata Mughni.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon juga tengah menginisiasi lahirnya Perda Bahasa Cirebon. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Drs Subhan mengatakan, DPRD berkeinginan Kabupaten Cirebon memiliki perda khusus agar pelestarian bahasa daerah benar-benar tercapai.
“Sekarang masih embrio, kita di legislatif sudah mendiskusikannya. Semoga segera bisa kita wujudkan perda bahasa Cirebon,” jelas Subhan.
Menurutnya, perawatan bahasa Cirebon tak cukup bila hanya mengandalkan dari bahan ajar saat sekolah. Melainkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, jika perda bahasa sudah ada tentu akan mampu mengatur penggunaan bahasa Cirebon bagi instansi maupun sekolah.
“Kalau ada Perda minimal payung hukum untuk mengatur para pejabat, guru menggunakan bahasa Cirebon minimal seminggu sekali bisa kita lakukan,” tambahnya.
Selain itu, perda juga akan membahas dan mengatur lembaga yang merawat bahasa Cirebon.
“LBSC memang sempat ada tapi belum punya payung hukum kuat setahu saya. Makanya keinginan para pegiat untuk melahirkan Perda saya sepakat. Kalau sudah ada perda, peran LBSC sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan bahasa Cirebon akan dapat hidup,” pungkasnya. *Muiz
