Rekomendasi Perubahan APBD 2022
DPRD Kabupaten Cirebon menggelar paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar raperda perubahan anggaran APBD 2022.
Dalam rapat paripurna, satu persatu juru bicara fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum berisi pernyataan, masukan dan pertanyaan mengenai raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mahmudi mewakili Fraksi PKB pun menyampaikan pandangannya. Fraksi PKB meminta data base selama tiga tahun terakhir mengenai pembangunan infrastruktur maupun SDM.
Mahmudi berharap, Pemkab Cirebon bisa berinovasi dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) selain mengandalkan pendapatan transfer. Pasalnya selama ini persentase PAD lebih kecil dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Pendapatan dari dana transfer APBN mengalami kenaikan sebesar 27,21 % atau dari Rp 305 miliar lebih menjadi Rp 388 miliar lebih. Sementara target PAD baru mengalami kenaikan 17,90 % atau dari Rp 723 miliar lebih menjadi Rp 754 miliar lebih,” ujarnya.
Selain itu, Mahmudi pun menanyakan skema program penanganan kemiskinan. Menurutnya, belanja bantuan sosial hanya naik 10-11 persen. Jumlah tersebut, lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa yang diterima.
Giliran Fraksi PDIP disampaikan Syahril Romadhony. Fraksi PDIP mengapresiasi pemerintah daerah atas keseriusan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
Fraksi PDIP memahami proses ikhitiar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan waib melaksanakan nilai akomodatif secara akktif kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan profesionalis.
Selanjutnya, Fraksi Golkar menanyakan capaian pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pademi covid-19. Dimana merupakan salah satu prioritas dalam penyusunan perubahan APBD 2022.
Fraksi Golkar meminta agar Kabupaten Cirebon memperbaiki model kebijakan pembangunan di sektor ekonomi yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan SDM di tahun 2022. Pasalnya tahun ini tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Cirebon dinilai masih sangat rendah.
Mereka juga menyoroti pegawai ASN di lingkungan pemerintah yang tidak didukung dengan peningkatan upgrade skill untuk menunjang akselerasi percepatan realisasi pembangunan dan pelayanan yang efektif.
Fraksi Gerindra memberikan pemandangan mengenai perubahan APBD 2022. Pertama mempertanyakan kebijakan makro yang ditempuh dalam upaya pemulihan ekonomi untuk mengangkat daya beli masyarakat.
Kedua, meminta transparansi upaya yang dilakukan pemda dalam meningkatkan PAD. Sebab upaya optimalisasi PAD yang dilakukan pemda melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi prakir dan lain-lain masih belum maksimal.
Ketiga, meminta tambahan belanja daerah perubahan APBD 2022 agar berpihak pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, kerakyatan dan peningkatan akses.
Selanjutnya, pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem disampaikan Titi Sumanti. Mereka menyarankan agar pemerintah perlu memberikan program peningkatan perekonomian masyarakat untuk memulihkan dampak pandemi covid-19 dan dampak kenaikan BBM.
Selain itu, Titi mengingatkan, agar perencanaan kegiatan APBD murni harus dipastikan tidak terjadi kesalahan. Baik dari jenis belanja, objek belanja, volume, satuan harga satuan dan tolok ukur kinerja.
Ia pun menanyakan realisasi penyerapan APBD murni. Apabila akan menambah anggaran berdasaran komplesitas waktu dan kegiatan. Selain itu, Fraksi Nasdem berharap agar ASN mencatat pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam perubahan APBD 2022.
Terakhir pemandangan dari Fraksi PKS yang disampaikan Ahmad Fawaz. Ia menanyakan kebijakan pemda yang akan dituangkan dalam perubahan APBD 2022 menghadapi kenaikan harga BBM subsidi. Fawaz juga mengkritik alasan naiknya pengeluaran belanja hibah dan relevansinya dengan delapan program prioritas daerah.
Fraksi PKS berharap penambahan anggaran bantuan sosial harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampaik kenaikan BBM subsidi. Dan juga perbaikan validitas data DTKS. *Iz
