Reformasi Birokrasi Gagal (Upperdack) - Visi Misi Bupati Dipertanyakan
Indeks reformasi birokrasi yang menempatkan Kabupaten Cirebon berada di urutan ke 24 atau predikat (cc) skala Jawa Barat, menjadi bukti jika pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon dinilai belum optimal.
Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya mengenai kualitas pelayanan publik (yanlik). Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Organisasi Sekretariat Daearah Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengakui kualitas pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada di peringkat 22 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Betul, kalau berdasarkan penilaian provinsi kualitas pelayanan publik memang ada di peringkat 22 dengan skor 3,39. Itu diukur dari 2 dinas yakni DPMPTSP dan Disdukcapil,” kata Novi.
Namun Novi menganulir untuk penilaian nasional dua dinas tersebut telah mengantongi predikat baik.
“Iya berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), pelayanan publik di Kabupaten Cirebon justru sudah baik dengan predikat (B),” jelasnya.
Novi beranggapan, penilaian oleh provinsi hanya bertujuan agar seluruh kabupaten/kota berlomba-lomba mencapai nilai reformasi birokrasi ideal.
Ia pun menilai, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunci yang harus diutamakan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau soal reformasi birokrasi, kuncinya ada di peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di seluruh OPD Kabupaten Cirebon. Kalau yanlik kita baik tentu akan berdampak terhadap nilai reformasi birokrasi,” katanya.
Ia pun mengakui, sejauh ini pelayanan publik Kabupaten Cirebon belum optimal. Hal itu dapat diketahui penyebabnya dari kondisi sarana prasarana (sarpras) yang tak memadai. Padahal sarpras merupakan hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik.
“Misalkan di Disdukcapil, pastikan di sana ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas, dan pelayan khusus saat pertama kali masuk pintu. Seperti saat mengunjungi bank, kita sudah disapa oleh pegawai. Nah kalau di Kabupaten Cirebon memang belum punya,” ungkapnya.
Sehingga sudah seharusnya perlu perbaikan kualitas pelayanan publik terutama OPD tertentu. Novi menyatakan, reformasi birokrasi merupakan tugas bersama perangkat daerah. Ia juga berharap peran serta DPRD agar bersedia bersinergi bersama mewujudkan wajah baru birokrasi yang lebih baik di Kabupaten Cirebon.
“Tidak hanya kami selaku eksekutif, tapi daya dukung dari bapak-bapak anggota dewan juga secara tidak langsung memiliki keterkaitan juga, misalkan dari segi penganggaran maupun kebijakan,” jelas Novi.
Novi mengungkapkan, upaya reformasi birokrasi belum tercapai juga disebabkan karena nihilnya visi misi daerah untuk mencapai birokrasi yang ideal.
“Reformasi birokrasi belum tercantum sebagai visi-misi daerah. Padahal seharusnya reformasi birokrasi masuk menjadi misi dari pemerintah daerah. Jadi belum ada skala prioritas ke sana,” jelas Novi.
Meski demikian, Novi mengatakan telah membuat rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun 2022.
“Rencana aksinya sudah ada, tapi menurut kami akan lebih efektif reformasi birokrasi bisa menjadi bagian dari program masing-masing perangkat daerah, khususnya yang mengampu aspek reformasi birokrasi,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Drs Subhan mengkritisi nihilnya visi-misi daerah mengenai reformasi birokrasi. Padahal Undang-Undang mengharuskan agar reformasi birokrasi menjadi acuan pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, menjadi acuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kalau belum ada seharusnya itu segera dicantumkan dalam visi misi bupati. Itu sudah tuntunan undang-undan. Kalau kami di DPRD sudah pasti mendukung kalau itu baik untuk Kabupaten Cirebon,” tegas Subhan. *Par
