Komisi I (Upperdeck) - Minta Awasi Ketat Aset Desa
Sudah hampir enam bulan, Toyana Babiet, menjabat Kuwu Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala setelah terpilih pada Pilwu serentak 2021. Umumnya, setiap peralihan pemerintahan, maka segala aset desa akan diserahkan kuwu baru. Namun hal tersebut tak dilakukan di Desa Karangreja. Hingga kini Toyana tak menerima seluruh aset desa.
Toyana baru menerima satu unit kendaraan motor Honda C1, buku tanah desa dan stempel kuwu saja. Sementara aset desa seperti tanah kas desa dan tanah titisara belum juga diketahui keberadaannya.
“Ditambah alat kelengkapan kantor seperti komputer dan printer juga sudah rusak. Laporan keuangan juga masih belum jelas,” keluhnya. Akibatnya, pelayanan masyarakat di Desa Karangreja menjadi terhambat.
Kondisi tersebut, kata Toyana, dikarenakan hingga kini, kuwu periode sebelumnya belum membuat laporan pertanggungjawaban. Bahkan surat terima jabatan juga belum ditandatangani kuwu sebelumnya.
Toyana telah meminta bantuan Pemerintah Kecamatan Suranenggala untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. Namun, tampaknya Muspika Suranenggala juga mengalami kesulitan. Sehingga sampai saat ini belum membuahkan hasil. Karena itu ia berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat membantu menyelesaikan.
“Dalam permasalahan ini tampaknya Camat Suranenggala juga mengalami kesulitan. Saya berharap kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon kali ini bisa menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Toyana, saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.
Camat Suranenggala Masrukhin pun mengakui sulitnya mengembalkan aset desa terlebih pasca Pilwu.
“Memang aset-aset desa di sini banyak yang tidak ada. alat-alat kantor yang ditinggalkan dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan. Anggaran operasional desa pun tidak ada. Alhasil, kuwu terpilih Desa Karangreja seakan-akan bekerja kembali dari nol,” ungkap Masrukhin.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwany Indriyati menerangkan polemik aset desa kerap terjadi di desa-desa setelah kontestasi Pilwu. Terlebih pemenang merupakan kuwu baru. Padahal, sekecil apapun aset desa yang dimiliki harus tercatat dan tidak boleh hilang.
Saat menggelar rapat dengan Muspika Kecamatan se-Kabupaten Cirebon usai pelaksanaan Pilwu kemarin, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sebenarnya telah meminta kepada Muspika agar mengamankan aset-aset desanya. Namun, hingga kini persoalan aset desa selalu menjadi pekerjaan yang berulang.
Diah pun menyayangkan tidak hadirnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangreja dalam mengawasi kinerja kuwu lama.
Diah meminta kepada Kuwu baru Karangreja untuk segera mendata seluruh aset desa, baik yang belum dikembalikan maupun yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian membuat surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan tentang permohonan pengembalian seluruh aset yang diketahui tak dikembalikan kuwu lama.
Diah menegaskan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan terus berupaya mengawal permasalah tersebut hingga selesai. Meski demikian, ia meminta kepada Kuwu Toyana untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi menambahkan, Pemdes Karangreja harus membentuk tim penelusuran aset guna memastikan dan mengamankan keberadaannya . Lalu, hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa.
"Jangan lupa untuk legalitas terhadap aset tersebut, lakukan sertifikasi terhadap seluruh aset desa yang ada. Adapun untuk pencatatan aset di bagian Sekretariat Pemerintahan Daerah. Diharapkan perangkat desa bisa berkoordinasi langsung dengan Sekda, " katanya.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Cirebon juga berjanji akan melakukan pemeriksaan rutin aset-aset milik Desa Karangreja dalam waktu dekat. Setiap Jumat, Inspektorat membuka ruang konsultasi langsung. Dengan begitu, permasalahan aset pemerintah yang terjadi di Desa Karangreja bisa segera ditindakkanjuti. *Muiz
