Dukung Pemberdayaan Komunitas Literasi
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengungkapkan, jika minat literasi masyarakat Kabupaten Cirebon masih dinilai rendah. Ia pun mengkhawatirkan hal tersebut akan berdampak bagi keberlangsungan kepemimpinan karena buruknya kualitas SDM.
“Kita tahu kalau SDM, juga bisa dilihat dari minat orang membaca. Hasil survei itu masyarakat kita minim literasi. Tentu ini menjadi mimpi buruk untuk kelanjutan para pemimpin Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.
Sementara itu, komunitas baca yang menjadi garda terdepan meningkatkan minat baca masyarakat juga tak didukung dengan optimal. Tercatat dari 40, ada 25 komunitas baca aktif yang keadaannya cukup memprihatinkan.
“Ada komunitas baca aktif tapi sarana dan buku-buku mereka benar-benar terbatas. Kita belum tahu apakah ada pemberdayaan dari Pemkab Cirebon,” ujar Luthfi.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi juga menilai, banyak perpustakaan dan komunitas baca di Kabupaten Cirebon yang keadaannya bak hidup segan mati tak mau.
“Memang ada nama komunitasnya, perpustakaannya, tapi tak mati juga tak hidup,” jelasnya.
Penyebabnya, kata Junaedi, karena belum adanya upaya serius yang dilakukan Pemkab Cirebon untuk merawat para pejuang literasi. Alasannya karena minim anggaran. Tak aneh, lanjutnya, kalau tersebut berdampak pada rendahnya produktifitas kinerja serta lambannya pembangunan daerah.
“Ya itu kan selain penempatan pejabat yang enggak sesuai dengan kemampuannya, juga SDM yang rendah karena minimnya literasi kita. Padahal, peradaban kota maju salah satunya ditandai dengan banyaknya perpustakaan memadai dan ramai pengunjung,” kata Junaedi.
Belum lama ini, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpus) Kabupaten Cirebon menyambangi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) guna audiensi langkah yang harus dilakukan, agar komunitas baca di Kabupaten Cirebon bisa lebih baik.
Junaedi berharap, literasi dapat menjadi skala prioritas Kabupaten Cirebon. Misalnya, di setiap kecamatan harus mewajibkan komunitas literasi yang unggul. Bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah buku, melainkan juga mampu memproduksi barang dan jasa.
“Rendahnya literasi harus jadi perhatian khusus. Sebab sangat berdampak kualitas SDM dalam kepemimpinan,” katanya, dalam kunjungan kerja ke Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Deni Kurniadi mengapresiasi upaya yang dilakukan Komisi I beserta Disarpus. Menurutnya, peningkatan literasi melalui komunitas baca harus didorong oleh seluruh pihak.
Deni mengungkapkan, Perpusnas telah bersinergi dengan setiap Perpusda termasuk Kabupaten Cirebon dalam penyaluran bantuan.
“Bantuan dari APBN baik murni maupun alokasi khusus rutin dilakukan. Ada bantuan mobil dan motor perpustakaan keliling, serta bantuan pembangunan perpustakaan desa. Salah satunya di Desa Mundu Pesisir dan tujuh perpustakaan pondok pesantren di Kabupaten Cirebon,” ungkap Deni.
Deni pun mengatakan, Disarpus Kabupaten Cirebon harus mengambil peluang bantuan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023. Ada bantuan pembangunan gedung senilai Rp 10 miliar.
“Mohon Perpusda Kabupaten Cirebon memperhatikan peluang tersebut. Jika perlu pembangunan gedung, maka segera ajukan usulannya melalui aplikasi di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang bernama aplikasi Krisna,” tutur Deni.
Sejauh ini, Disarpus Kabupaten Cirebon mengakui, sarana dan prasarana komunitas baca di Kabupaten Cirebon masih minim. Pun dengan koleksi buku yang terbatas. Oleh karenanya mereka telah mengajukan bantuan sarana untuk tahun 2023. Rencananya akan dialokasikan untuk komunitas literasi, terutama yang melapak buku di waktu tertentu.
Selain itu, Disarpus juga telah mendorong pemerintah desa agar membantu komunitas baca yang ada di desa dalam penyediaan kebutuhan sarana. Sementara untuk pemberdayaan komunitas literasi masih tahap kajian. *Muiz
