Ragukan Kevalidan Data LKPJ Bupati 2021
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2021. Menurutnya sumber data penyusunan LKPJ Bupati tahun 2021 tidak dapat diyakini kebenarannya. Karena angka-angka yang muncul memiliki perbedaaan data.
“Angka-angka LKPJ justru tak jauh berbeda dengan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon. Kalau kedua data itu dibandingkan dengan milik BPS Kabupaten Cirebon maka akan kelihatan perbedaannya. Kita memang mengaitkan pula dengan visi misi bupati,” ujar Teguh.
Misalnya berkaitan pencapaian kinerja target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang direncanakan sebesar 69,93 persen pada RPJMD, realisasi pada LKPJ sebesar 69,12 persen. Namun setelah diklarifikasi ke BPS pencapaian IPM justru berada di angka 69,83 persen.
Selanjutnya, peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam RPJMD, Teguh mengungkapkan, RLS ditargetkan mencapai 7,05 dalam setahun, sedangkan realisasi dalam LKPJ tercatat 7,10 tahun. Padahal data BPS mencatat, pencapaiannya 6,88 tahun.
Selain itu, indikator HLS yang ditargetkan 12,34 tahun pada 2021 dalam RPJMD, realisasi menurut data LKPJ adalah 12,86 tahun.
“Namun, Setelah diklarifikasi ke BPS Kabupaten Cirebon, diketahui capaiannya hanya 12,27 tahun. Belum sesuai terget,” ungkapnya.
Perbedaan lainnya muncul pada program kesejahteraan sosial berupa indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut data dari LKPJ dan RPJMD tercatat 11,12 persen dan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,25 pesen.
Sedangkan menurut data dari BPS Kabupaten Cirebon diperoleh angka 10,38 persen TPT dan PDRB sebesar 22,10 %.
“Maka dengan ini, saya berat hati meragukan kebenaran data dari LKPJ Bupati 2021,” jelas Teguh.
Selanjutnya, pencapaian kinerja dalam menurunkan kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. Dengan indikator persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Dalam RPJMD dan LKPJ, angka yang muncul sama yakni 70,17 persen. Sementara data pembanding dari BPS belum diketahui hasilnya.
Dalam upaya meningkatkan daya saing angkatan kerja dengan indikator rasio kesempatan kerja, RPJMD menargetkan sebesar 57,22 persen. Sedangkan dalam realisasi pada data LKPJ sebesar 88,88 persen.
“Indikator tersebut setelah klarifikasi ke BPS datanya juga belum diketahui. Kita juga belum tahu apakah angka 88,88 % telah sesuai, ” kata Teguh.
Teguh mengatakan, salah satu misi Bupati Cirebon yakni peningkatkan produtifiktas masyarakat untuk lebih maju dan unggul di tingkat nasional dan regional. Tujuan dari misi ini yakni untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 4,38 dan terlaksana sebesar 4,38 persen.
“Padahal data BPS justru mencatat belum terealisasi karena hanya 2,30 persen. Ini kan terpaut jauh,” ujarnya.
Tujuan selanjutnya dari visi Bupati Cirebon adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan indikator reformasi birokrasi, menurut data RPJMD direncanakan sebesar 60 persen sedangkan dalam LKPJ sebesar 55 persen. Sementara data pembanding dari BPS belum dikatahui hasilnya.
Dari hasil laporan yang disampaikan Bupati Cirebon mengenai LKPJ tahun 2021, Teguh menyimpulkan dalam laporan LKPJ 2021 banyak mengalami penggelembungan data karena tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.
Menurutnya, DPRD menilai LKPJ Bupati 2021 belum memenuhi target sebagaimana dalam RPJMD. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar ada perbaikan data yang sesuai dengan kondisi riil. Dari visi misi bupati dan program kerja belum sepenuhnya target diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
“Selain kami ingin LKPJ disusun sebenar-benarnya, DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mengoptimalkan kinerja untuk mencapai terget pembangunan sebagaimana visi misi bupati,” pungkasnya. *Soy
