Gali Kebijakan Anggaran Komisi Informasi

Dinamika 1 edisi Agustus 2023 by Fanani

Juli 2023 lalu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon. Mereka meminta agar anggaran KID di tahun 2024 dapat ditingkatkan.

Seperti diketahui, dalam rancangan APBD 2024, KID dianggarkan senilai Rp 500 juta. Namun angka tersebut dinilai belum sesuai harapan. Mereka pun membandingkan dengan kabupaten lain, di mana KID mendapat kucuran dana senilai Rp 1 miliar.

“Kalau di Kabupaten Sumenep, anggaran KID sudah Rp 1 miliar lebih. Bahkan di Kota Cirebon yang dekat saja Rp 1,6 miliar. Sementara Kabupaten Cirebon yang menaungi 40 kecamatan hanya Rp 500 juta. Itu masih belum bisa mengcover. Karena 60 persen saja sudah digunakan gaji komisioner,” ujar Mohamad Idrus, ketua KID Kabupaten Cirebon saat audiensi dengan Komisi I.

Menindaklanjuti tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon guna mengkaji kebijakan anggaran.

“Pada rapat dengar pendapat dengan KID, mereka sering menyinggung kalau Komisi Informasi Kota Cirebon mendapat anggaran yang besar dibanding Kabupaten Cirebon,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon H Junaedi ST pun menambahkan, KID meminta agar anggaran mereka bisa sama dengan Komisi Informasi Kota Cirebon. Ia pun tak menampik, jika Kabupaten Cirebon memiliki wilayah lebih luas dari Kota Cirebon, sehingga beban kerja KID tentu lebih berat.  Namun Junaedi mempertanyakan landasan atau payung hukum sebagai bahan argumentasi.

“Kami belum tahu apakah ada standar penilaian kearah sana dari Pemerintah Pusat untuk menentukan anggaran seperti SKPD,” kata Junaedi.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon Adi Arifudin SH menjelaskan, bila kebijakan anggaran untuk komisi informasi dikembalikan pada kebijakan dan kemampuan daerah. Sejauh ini, KI Kota Cirebon mendapat anggaran Rp 1 miliar pada 2023 dan 2024 nanti, sebagaimana usulan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon.

“Namun untuk di tahun 2025, anggaran kami direncanakan tidak lagi menginduk dinas, namun akan menggunakan dana hibah. Jadi kalau sesuai arahan Komisi Informasi Pusat penentuan anggaran itu tidak ada, jadi diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan APBD,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hj Diah Irwany Indriyati, mempertanyakan upaya KI Kota Cirebon dalam menjalankan fungsinya menyampaikan keterbukaan informasi publik maupun penyelesaian sangketa .

Komisioner Bidang Kelembagaan KI Kota Cirebon Ekky Bahtiar SE menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Kota Cirebon beberapa kali mengadakan kunjungan atau visitasi ke Badan Publik yang ada di Kota Cirebon.

Tugas KI antara lain menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sangketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi yang diajukan setiap pemohon informasi publik.

Namun, Sampai dengan saat ini, Ekky mengungkapkan belum ada pengajuan sangketa informasi yang disampaikan masyarakat.

Hal itu pun dibenarkan Adi Arifudin. Menurutnya, hingga kini belum ada pengajuan sangketa dari masyarakat Kota Cirebon, namun justru datang dari luar Kota Cirebon.

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Lutfiyah Handayani menambahkan, setiap bulan akan ada rekap dari kanal setiap SKPD dan badan publik mengenai permohonan informasi maupun sangketa.

“Ada tahapan sehingga sangketa itu tidak perlu langsung ke KI tetapi sudah ada kanalnya,” ungkapnya.

Sementara bila ada informasi yang harus disebarluaskan Pemerintah Pusat maka KI yang akan langsung menyebarluaskannya kepada seluruh SKPD.

Komisi I pun mengapresiasi KI Kota Cirebon atas kunker tersebut. “Kita ucapkan terima kasih atas segala sharing. Ini akan jadi bahan bagi KID Kabupaten Cirebon termasuk anggaran yang perlu disiapkan,” pungkas Sofwan. *Suf